Berita Terbaru

STRATEGI FASILITASI KAWASAN MERAPI PASCA BERLAKUNYA PERPRES (PP 70 TAHUN 2014)


Yogyakarta. Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 70 tahun 2014. Untuk tingkat kabupaten yang berada dikawasan tersebut juga mengatur tata ruang wilayahnya (RTRW) dengan menggunakan Peraturan Daerah . Selama dua hari REKOMPAK menyelenggarakan workshop dalam rangka strategi implementasi kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengembangan kawasan sekitar Merapi. Kegiatan workshop dilaksanakan di Kabupaten Sleman (16/9) dan di Kabupaten Magelang (17/9) dengan mensinkronkan PP 70, Perda Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, serta persepsi warga khususnya yang terkena dampak erupsi dan banjir lahar Merapi 2010 dalam menyikapi PP No. 70 tahun 2014.

Direktur PBL Kementerian PU, Ir. Adjar Prayudi, MCM, MCE dalam sambutannya menyampaikan “membangun kembali daerah pasca bencana Merapi adalah tidak mudah, perlu kerjasama banyak pihak, perlu komunikasi dan koordinasi, keterbukaan dan saling percaya, serta saling mendukung diantara pemangku kepentingan”. Dalam rangka itu dan adanya PP 70 tahun 2014 serta sebagai upaya penyamaan persepsi dari substansi, Direktorat PBL Kementerian PU mengadakan workshop ini.

Sesi workshop (16/9) diawali dengan pemaparan PP 70 tahun 2014 yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dan RTRW Kabupaten Sleman disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Sleman. Sedangkan workshop (17/9) pemaparan PP 70 dan RTRW Kabupaten Magelang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Magelang. Melengkapi diskusi juga dipaparkan progres capaian pendampingan REKOMPAK dalam rangka rehab-rekon pasca erupsi dan banjir lahar Merapi 2010 yang disampaikan oleh Kepala PMU/Kasatker REKOMPAK.

Diskusi tata ruang lebih kearah mengasosiasikan antara PP 70 dan RTRW Kabupaten agar dapat selaras dan diacu sebagai dasar penyusunan RDTR Kabupaten untuk dapat diimplementasikan. Poin penting dalam Tata Ruang KSN Merapi adalah adanya pengembangan system evakuasi bencana terintegrasi dengan system pemukiman dan system jaringan prasarana, penyesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam geologi serta adanya pengendalian yang di dalamnya terdapat kantung permukiman (enclave). Penyesuaian pemanfaatan ruang berupa pembebasan zona terdampak langsung (L2) dari kegiatan permukiman pada kawasan yang berpotensi terkena dampak kembali, dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun sejak diberlakukan PP 70. Pengendalian kawasan bencana alam geologi yang di dalamnya terdapat kantung permukiman  dilakukan dengan konsep living harmony with risk. Peta yang menggambarkan wilayah yang perlu ditata seperti terlampir dalam PP masih menggunakan peta skala kecil, sehingga masalah batas wilayah (delienasi) KSN Taman Nasional Gunung Merapi masih perlu diperjelas dengan peta skala besar agar delienasi menjadi lebih jelas dan pasti.

Mendukung kegiatan workshop juga disampaikan kajian social/etnografi, pola sosial budaya masyarakat Merapi dalam menyikapi bencana termasuk proses rehab-rekon pasca bencana yang di dalamnya terdapat penghunian kembali (voluntary relocation) warga korban bencana. Kajian social/etnografi dihadirkan pakar dibidangnya dari perguruan tinggi, yaitu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Tidar Magelang.

Testimoni dari perwakilan warga yang terkena dampak erupsi dan banjir lahar Merapi 2010 juga dielaborasi dalam kegiatan workshop, untuk menyampaikan tantangan dan masalah yang dihadapi selama proses pemulihan hunian, infrastruktur permukiman dan kehidupannya pasca bencana melalui kegiatan rehab-rekon dengan pendampingan REKOMPAK. Hal ini penting untuk diketahui para pihak agar kedepan untuk implementasi rencana tata ruang KSN Merapi dapat memenuhi harapan semua pihak.

Melalui workshop ini diharapkan dapat menginspirasi munculnya langkah-langkah strategis dalam upaya menyelamatkan masyarakat yang masih berada dikawasan rawan bencana Merapi. Aturan tata ruang KSN Merapi yang dilakukan bertahap selama 3 tahun, dapat disikapi dengan baik. Rencana Tata Ruang KSN Merapi yang sudah diwujudkan dalam PP 70, mau tidak mau, suka tidak suka harus disikapi oleh para pihak untuk implementasinya.

 (Ditulis oleh : Sugiarto – Monev PMT REKOMPAK)




Lihat Berita Sebelumnya

Video REKOMPAK CiptaKarya

Rembuk Warga Dusun Banjarsari, Glagah Harjo DI Yogyakarta