Berita Terbaru

Belajar Tanggulangi Bencana Bersama, Lahirkan Kesepakatan Pengarusutamaan PRB


Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRB-BK) kini memasuki babak baru. Program Pilot Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) ini diharapkan dapat menjadi arusutama dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP). Guna memastikan proses ini berjalan, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) menggelar Lokakarya Nasional (Loknas) Pengurangan Risiko Bencana pada 13-15 Agustus 2015.

Dengan menghadirkan perwakilan masyarakat, pemerintah Kota/Kabupaten, dan konsultan, kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta. Peserta dalam kegiatan berasal dari empat provinsi, yakni Sulawesi Utara, Jawa Timur, Bandar Lampung, dan Sumatera Barat. Selain mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber, peserta juga diajak melakukan kunjungan lapangan untuk belajar bersama warga.

Lokasi pelaksanaan kunjungan lapangan ini tersebar di beberapa wilayah di Yogyakarta, yaitu Desa Pagar Jurang, Desa Sindu Martadi, dan Desa Giri Kerto, Kabupaten Sleman, serta Kelurahan Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta. Kunjungan lapangan bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan tentang pendekaan dan konsep program “Desa Tangguh” dalam pengelolaan bencana di Yogyakarta.

Sebagai narasumber dalam kunjungan lapangan adalah Team Leader Rekompak JRF Yogyakarta Arif Budiwahyono, yang mendampingi peserta Loknas ke Desa Hunian Tetap (Huntap) Pagar Jurang. Orientasi lapangan juga dimaksudkan agar peserta memperoleh input informasi dan pengetahuan tentang beberapa hal, seperti manajemen program, peran dan partisipasi pelaku (Pemda, masyarakat dan pihak lain). Termasuk di dalamnya, memahami strategi keberlanjutan program, serta termotivasi dan mendapat inspirasi model program desa tangguh dan rekompak.

“Kami mendapatkan banyak pengalaman berharga ketika berkunjung ke desa tangguh untuk belajar bersama masyarakat di Yogya,” ujar Gene Rizzard Siwy, peserta yang merupakan wakil dari Tim Internal Pemetaan Partisipatif (TIPP) Kota Manado. “Semoga ke depan, kami berkesempatan untuk bisa datang kembali di Yogyakarta,” lanjutnya.

Kemudian, hasil dari orientasi lapangan dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok untuk membangun kesepakatan bersama terkait keberlanjutan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program P2KP. Dalam membangun kesepakatan, prosesnya dimulai dengan diskusi yang dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni kelompok Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok Masyarakat, dan kelompok Konsultan.

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk berdiskusi berdasarkan pengalaman dan posisi masing-masing, serta perannya dalam penanggulngan bencana. Dalam diskusi ini, setiap kelompok didampingi oleh beberapa fasilitator/pemandu. Beberapa poin akhirnya menjadi kesepakatan oleh seluruh perserta lokakarya. Antara lain, pertama, Pemda(1) menyiapkan kerangka peraturan kota untuk mengarusutamakan PRB dalam penataan kawasan permukiman; (2) Memberikan bantuan teknis dan koordinasi antar SKPD serta sinkronisasi perencanaan program; (3) Memfasilitasi koordinasi antar pelaku PRB; (4) Memastikan perencanaan dan penganggaran PRB masuk dalam perencanaan pembangunan kota/kabupaten; (5) Memfasilitasi sosialisasi dan pengembangan kapasitas PRB serta membangun budaya sadar bencana di tingkat masyarakat; (6) Menjamin penyelenggaraan PRB yang transparan dan berkelanjutan.

Kedua, Masyarakat: (1) Menyiapkan dan menjalankan aturan bersama; (2) Memiliki kemampuan untuk menyusun RTPRB, melaksanakan evaluasi dan menjamin keberlanjutan; (3) Membangun kepedulian berbagai pihak dan menggalang keswadayaan dalam kegiatan PRB melalui beragam potensi yang ada; (4) Melembagakan proses dan hasil kegiatan PRB untuk menjamin keberlanjutan PRB; (5) Membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam bentuk forum PRB; (6) Melaksanakan penyelengaraan PRB secara partisipatif , transparan dan berkelanjutan.

Ketiga, Konsultan: (1) Melakukan pendampingan (Fasilitasi, Advokasi dan Mediasi) untuk menjamin pelaksanaan PRB di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat; (2) Meningkatkan kapasitis diri, melakukan inovasi dan kreatifitas dalam PRB; (3) Memfasilitasi proses PRB terlembagakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; (4) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi; (5) Memfasilitasi terbangunnya jejaring PRB baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah; (6) Memastikan penyelengaraan PRB secara partisipatif , transparan dan berkelanjutan.

Poin kesepakatan yang telah dihasilkan dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok ini, selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di daerah masing-masing. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan program P2KP, maka kegiatan pengurangan risiko bencana juga akan diupayakan mewarnai kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kualitas permukiman. [Sulut]

Oleh : Zulkifly - TA Sosialisasi  OSP 8 P2KP Prov. Sulawesi Utara

Editor: Nina Razad

Sumber : http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7633&catid=1&



Lihat Berita Sebelumnya

Video REKOMPAK CiptaKarya

Rembuk Warga Dusun Banjarsari, Glagah Harjo DI Yogyakarta