Berita Terbaru

REKOMPAK MENGADAKAN KEGIATAN RAKORNIS TERAKHIR


Yogyakarta. Menjelang pengakhiran program REKOMPAK di Merapi, Kementerian PU melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) memfasilitasi kegiatan Rakornis Interdept selama dua hari (7-8/10) melibatkan stakeholder terkait. Tim Rakornis yang terdiri dari perwakilan dari Bappenas, BNPB, Kementerian PU, Bank Dunia, BPPTKG Merapi, dan unsur pemerintah daerah melakukan kunjungan lapang pada hari pertama rakornis (7/10). Sedangkan pada hari kedua (8/10) secara terpisah dimanfaatkan untuk melakukan audiensi dengan Bupati Magelang pada sesi pagi dan dilanjutkan audiensi dengan Bupati Sleman pada sesi siang.

Selesai kunjungan lapang dihari pertama dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk merumuskan temuan lapang terkait isu-isu kritis untuk dijadikan rekomendasi tindak lanjut. Rumusan isu-isu kritis disamping progress capaian REKOMPAK selama pendampingan disampaikan pada kesempatan audiensi dengan Bupati oleh Eki Arsita Riski selaku Kasatker REKOMPAK.

Ir. Adjar Prayudi, MCE MCM selaku Direktur PBL Kementerian PU mengucapkan terima kasih atas peran berbagai pihak dalam pelaksanaan program REKOMPAK selama ini. Sudah banyak yang dilakukan melalui program REKOMPAK, namun juga masih banyak yang belum tersentuh melalui program ini. Ditanya mengenai peran Kementerian PU dalam penuntasan kegiatan rehab-rekon di Merapi, beliau menuturkan “PU masih tetap ikut berperan khususnya dalam rangka implementasi Perpres 70 tahun 2014 terkait Tata Ruang KSN Merapi, namun sudah tidak melalui program REKOMPAK lagi. Program REKOMPAK memang sudah harus berakhir untuk Merapi, namun polanya dapat direplikasi untuk lokasi-lokasi yang lain”.

Beberapa isu kritis yang masih mencuat dalam kegiatan rakornis diantaranya belum tuntasnya progres status huni penerima bantuan rumah yang belum mencapai 100%. Melatar belakangi rendahnya tingkat hunian, seperti kelengkapan rumah layak huni berupa listrik dan air bersih. Penyelesaian sertifikat tanah sebagian juga belum tuntas di beberapa lokasi huntap. Administrasi kependudukan bagi warga yang direlokasi juga menjadi salah satu isu, agar dicarikan jalan keluar untuk tujuan peningkatan status huni dan pengurusan administrasi sertifikat tanah huntap.

Menjelang berakhirnya REKOMPAK ini aset-aset yang telah dibangun juga menjadi isu bagaimana mekanisme alih kelolanya agar dapat berlanjut sesuai fungsi dan manfaat dalam rangka mitigasi bencana dan livelihood. Usulan alih kelola aset direspon positif oleh masing-masing kabupaten dengan tindak lanjut REKOMPAK segera melaporkan data aset-aset yang sudah terbangun kepada Bupati. Akan dibentuk tim ditingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi atas aset dan memetakan aset untuk proses alih kelola sesuai dengan obyek dan subyek, dan akhirnya akan ditentukan pengelola asetnya.

Pengakhiran program REKOMPAK dapat mewariskan pembelajaran yang baik bagi masyarakat dan para pendamping & stakeholder program. Semangat dan pola REKOMPAK layak direplikasi untuk kegiatan sejenis di tempat lain. Semoga!!

Ditulis oleh: Sugiarto-Monev PMT REKOMPAK




Lihat Berita Sebelumnya

Video REKOMPAK CiptaKarya

Rembuk Warga Dusun Banjarsari, Glagah Harjo DI Yogyakarta