Berita Terbaru

POSITIONING PROGRAM REKOMPAK TERHADAP PERPRES 70 TAHUN 2014


Magelang. REKOMPAK menyelenggarakan kegiatan sosialiasi terkait positioningnya terhadap Perpres No. 70 tahun 2014 untuk Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan pada Senin, 27 Oktober 2014 bertempat di Hotel Atria Magelang. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan SKPD masing-masing kabupaten, para Camat dan Kepala Desa, perwakilan dari Bank Dunia, juga diikuti oleh perwakilan dari unsur perguruan tinggi dan LSM dari kedua kabupaten tersebut.

REKOMPAK  selama ini telah melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan rehab-rekon pasca erupsi dan banjir lahar Gunung Merapi 2010 yang substansinya terkandung dalam Perpres 70 dan RTRW kabupaten. Diakhir pendampingan dan untuk kelanjutan program khususnya dalam rangka mitigasi bencana, REKOMPAK berkepentingan untuk turut serta mensosialisasikan Perpres No. 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Eki Arsita Riski, ST selaku Kasatker REKOMPAK menyampaikan pengalaman yang telah dilakukan REKOMPAK dalam kegiatan rehab-rekon pasca bencana, mulai dari bencana tsunami di Aceh 2004, gempa bumi di DIY & Jateng 2006, tsunami di Pangandaran 2006, sampai dengan erupsi dan banjir lahar Merapi 2010. Pola Rekompak saat ini sudah mulai diadopsi dan direplikasi untuk kegiatan sejenis ditempat lain. Selain menangani kegiatan rehab-rekon REKOMPAK juga menangani pilot kegiatan untuk proses pengembangan terbatas, seperti kegiatan heritage, penanganan relokasi untuk daerah rawan longsor di Bantul, kegiatan good governance, dan pengembangan livelihood pasca relokasi di sekitar Merapi.

Pembahasan terkait Perpres 70 tahun 2014 dan RTRW Kabupaten dilaksanakan panel diskusi dengan nara sumber Ir. Sigit Krida Hariono, MSi dari Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sugiono MSi dari Bappeda Kabupaten Magelang, dan Arif Budi Nuranto dari Bappeda Kabupaten Boyolali. Sebelum dilakukan paparan tentang Perpres 70 tahun 2014, masing-masing kabupaten memberikan pemaparan tentang Rencana Tata Ruang Wilayahnya yang sudah diperdakan. 

Kabupaten Boyolali dalam menyikapi kegiatan REKOMPAK yang sudah dilaksanakan, akan dirawat dan nantinya juga akan diselaraskan dengan penerapan Perpres tersebut di wilayah Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang menjelaskan RTRW yang sudah disyahkan menjadi PERDA No. 5 tahun 2011 intinya mengatur tentang perlindungan alam, budidaya alam, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pada saat penyusunan dalam suasana bencana 2010, nuansanya lebih cenderung kearah perlindungan sehingga jika diterapkan akan banyak mengalami kendala. Namun saat ini Perda RTRW tersebut tengah dilakukan Peninjauan Kembali agar aturan tersebut dapat diimplementasikan dan sekaligus diselaraskan dengan Perpres 70. Sesi terakhir Ir. Sigit KH selaku Kabid Penataan Ruang Dinas Kimtaru Jawa Tengah mengulas tentang Perpres 70 tahun 2014 yang berfungsi untuk operasionalisasi PP No. 26 tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Merapi. Secara umum dalam tata ruang dijelaskan tentang struktur ruang (sarana/prasana yang harus ada) dan pola ruang (pola lindung dan budidaya). 

Perpres 70 tahun 2014 sudah disosialisasikan secara terbatas, namun dengan adanya kegiatan ini proses sosialiasi setidaknya sudah sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa dampingan REKOMPAK. Harapannya kebijakan pembangunan kedepannya sudah dapat mulai mengacu pada RTRW dan Perpres 70 tersebut, mengingat desa-desa dampingan REKOMPAK bersentuhan dengan KSN Merapi dan dampak bencana Merapi.

Ditulis oleh: Sugiarto- Monev REKOMPAK




Lihat Berita Sebelumnya

Video REKOMPAK CiptaKarya

Rembuk Warga Dusun Banjarsari, Glagah Harjo DI Yogyakarta